Beranda > tulisan lepas > SURAT EDARAN MENPAN No. 05 Tahun 2010

SURAT EDARAN MENPAN No. 05 Tahun 2010

Juli 22, 2010

MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth.

  1. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat
  2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah

Di Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 05 TAHUN 2010

TENTANG

PENDATAAN TENAGA HONORER

YANG BEKERJA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

1.       Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007, Pemerintah telah melakukan pemrosesan tenaga honorer sejumlah 920.702. Menurut laporan dari berbagai daerah dan pengaduan tenaga honorer yang disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian PAN & RB serta kepada Anggota DPR-RI khususnya Komisi II, Komisi VIII dan Komisi X, masih terdapat tenaga honorer yang memenuhi syarat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007.

2.       Adapun tenaga honorer dimaksud terdiri dari :

1. Kategori I

Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan kriteria :

  1. Diangkat oleh pejabat yang berwenang;
  2. Bekerja di instansi pemerintah;
  3. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus;
  4. Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006

2. Kategori II

Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan kriteria :

  1. Diangkat oleh pejabat yang berwenang;
  2. Bekerja di instansi pemerintah;
  3. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus;
  4. Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006

3.       Untuk menyelesaikan tenaga honorer tersebut di atas dan sambil menunggu Peraturan Pemerintah Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelesaian Tenaga Honorer;

  • Tenaga honorer kategori I diminta kepada Pejabat Pembina Kepegawaian agar:
  1. Melakukan pendataan tenaga honorer sebagaimana kriteria di atas berdasarkan formulir yang telah diisi oleh tenaga honorer dan disahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk dan pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengawasan sebagaiman tersebut dalam lampiran
  2. Perekaman data tenaga honorer harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh BKN. Aplikasi dan formulir pendataan dapat diunduh di http://www.bkn.go.id atau menghubungi BKN / Kantor Regional BKN di wilayah kerjanya.
  3. Menyampaikan formulir pendataan tenaga honorer yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk dan pejabat yang bertanggungjawab di bidang pengawasan, daftar nominatif beserta softcopy (compact disk) data tenaga honorer hasil inventarisasi tersebut telah diterima di Badan Kepegawaian Negara paling lambat tanggal 31 Agustus 2010 sebagai bahan persiapan untuk melakukan verifikasi dan validasi data tenaga honorer oleh tim verifikasi dan validasi nasional yang jadwal pelaksanaan akan disampaikan kemudian oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.
  4. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota agar menyampaikan tembusan sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas kepada Gubernur
  • Tenaga honorer kategori II diminta kepada Pejabat Pembina kepegawaian agar:
  1. Melakukan inventarisasi data tenaga honorer sebagaimana kriteria di atas berdasarkan formulir sebagaimana tersebut dalam lampiran II.a dan II.b.
  2. Menyampaikan hasil inventarisasi tersebut kepada Kementerian PAN & RB tembusan BKN paling lambat 31 Desember 2010

4.       Selain hal tersebut di atas Pejabat Pembina Kepegawaian perlu melakukan hal-hal sebagai berikut :

  1. Data Tenaga Honorer yang memenuhi persyaratan sebagaimana kategori I yang disampaikan kepada Kepala BKN setelah tanggal 30 Juni 2006 sampai dengan tanggal dikeluarkan Surat Edaran ini dinyatakan tidak berlaku dan agar diusulkan kembali dengan formulir sebagaimana dimaksud pada lampiran I.
  2. Pelaksanaan pendataan (proses dan hasil) harus dilakukan secara transparan, tidak dipungut biaya, cermat, akurat, tepat dan diumumkan melalui media selama 14 (empat belas hari) kepada publik sehingga tidak menimbulkan permasalahan data tenaga honorer dikemudian hari.
  3. Pejabat yang menandatangani formulir akan dikenai sanksi administrasi maupun pidana, apabila dikemudian hari ternyata data tenaga honorer yang disampaikan tersebut tidak benar dan tidak sah.
  4. Biaya pelaksanaan pendataan tenaga honorer dibebankan pada APBN/APBD di masing-masing instansi pemerintah yang bersangkutan
  5. Apabila sampai tanggal 31 Agustus 2010 formulir pendataan tenaga honorer, daftar nomonatif beserta softcopy (compact disk) dan formulir data belum diterima oleh BKN, maka instansi tersebut dinyatakan tidak memiliki tenaga honorer dan tidak dapat mengusulkan tenaga honorer kembali.
  6. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Juni 2010

Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

E. E. Mangindaan

Tembusan :

  • Presiden Republik Indonesia
  • Wakil Presiden Republik Indonesia


Untuk Lampiran Form Pengisian silahkan download disini

About these ads
Kategori:tulisan lepas Tag:
  1. sonya mutia
    September 16, 2010 pukul 2:32 am | #1

    saya adalah seorang tenaga honorer yang yang masuk dalam kategori II…tapi saya mulai bekerja pada tanggal 1 Maret 2005….dan masa kerja saya tidak pernah terputus sampai dengan sekarang….saya mohon kepada bapak/ibuk untuk dapat mempetimbangkan saya agar saya bisa diangkat menjadi CPNS…terima kasih atas perhatian dan pertimbangan dari bapak/ibu…

  2. Fransius Tampubolon
    September 12, 2010 pukul 5:13 pm | #2

    apa cuma pengawai honerer tahun 2005 yang diangkat jd PNS,gmn pengawai honerer yng bekerja diatas tahun 2005 apakah bisa diangkat jd PNS,tlg diperhatikan kami pak?

  3. Fransius Tampubolon
    September 12, 2010 pukul 5:09 pm | #3

    apa cuma pengawai honerer tahun 2005,gmn pengawai honerer yng bekerja diatas tahun 2005 apakah bisa diangkat jd PNS?

  4. mugiman
    Agustus 23, 2010 pukul 3:11 am | #4

    Gimana nasib untuk kami (tenaga administrasi) yang bekerja di sekolah swasta, kami juga pengin jadi PNS. Tolong ya pak diperhatikan.

  5. Juli 31, 2010 pukul 2:50 pm | #5

    saya adalah guru SMP dengan pendidikan terakhir D3 Bahasa Inggris Penerjemahan, telah mengajar selama selama 6,5 tahun tidak putus-putus. apakah saya mempunyai peluang diangkat menjadi PN ?

  6. Juli 31, 2010 pukul 2:47 pm | #6

    saya adalah guru SMP dengan pendidikan terakhir D3 Bahasa Inggris Penerjemahan, telah mengajar selama selama 6,5 tahun tidak putus-putus. apakah saya mempunyai peluang diangkat menjadi PN ?

  7. Zul
    Juli 26, 2010 pukul 2:33 pm | #7

    Kalo pejabat enak aja ngomongnya, tapi nasib kami yang sudah masuk database BKN honor DepKeu sejak 2005 s.d sekarang tidak jelas rimbanya. Bagaimana ini pak ……?

  8. endah hartati
    Juli 26, 2010 pukul 6:50 am | #8

    MENTERI NEGARA

    PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

    DAN REFORMASI BIROKRASI

    REPUBLIK INDONESIA

    Kepada Yth.

    1. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat
    2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah

    Di Tempat

    SURAT EDARAN

    NOMOR 05 TAHUN 2010

    TENTANG

    PENDATAAN TENAGA HONORER

    YANG BEKERJA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

    1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007, Pemerintah telah melakukan pemrosesan tenaga honorer sejumlah 920.702. Menurut laporan dari berbagai daerah dan pengaduan tenaga honorer yang disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian PAN & RB serta kepada Anggota DPR-RI khususnya Komisi II, Komisi VIII dan Komisi X, masih terdapat tenaga honorer yang memenuhi syarat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007.

    2. Adapun tenaga honorer dimaksud terdiri dari :

    1. Kategori I

    Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan kriteria :

    1. Diangkat oleh pejabat yang berwenang;
    2. Bekerja di instansi pemerintah;
    3. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus;
    4. Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006

    2. Kategori II

    Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan kriteria :

    1. Diangkat oleh pejabat yang berwenang;
    2. Bekerja di instansi pemerintah;
    3. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus;
    4. Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006

    3. Untuk menyelesaikan tenaga honorer tersebut di atas dan sambil menunggu Peraturan Pemerintah Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelesaian Tenaga Honorer;

    * Tenaga honorer kategori I diminta kepada Pejabat Pembina Kepegawaian agar:

    1. Melakukan pendataan tenaga honorer sebagaimana kriteria di atas berdasarkan formulir yang telah diisi oleh tenaga honorer dan disahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk dan pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengawasan sebagaiman tersebut dalam lampiran
    2. Perekaman data tenaga honorer harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh BKN. Aplikasi dan formulir pendataan dapat diunduh di http://www.bkn.go.id atau menghubungi BKN / Kantor Regional BKN di wilayah kerjanya.
    3. Menyampaikan formulir pendataan tenaga honorer yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk dan pejabat yang bertanggungjawab di bidang pengawasan, daftar nominatif beserta softcopy (compact disk) data tenaga honorer hasil inventarisasi tersebut telah diterima di Badan Kepegawaian Negara paling lambat tanggal 31 Agustus 2010 sebagai bahan persiapan untuk melakukan verifikasi dan validasi data tenaga honorer oleh tim verifikasi dan validasi nasional yang jadwal pelaksanaan akan disampaikan kemudian oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.
    4. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota agar menyampaikan tembusan sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas kepada Gubernur

    * Tenaga honorer kategori II diminta kepada Pejabat Pembina kepegawaian agar:

    1. Melakukan inventarisasi data tenaga honorer sebagaimana kriteria di atas berdasarkan formulir sebagaimana tersebut dalam lampiran II.a dan II.b.
    2. Menyampaikan hasil inventarisasi tersebut kepada Kementerian PAN & RB tembusan BKN paling lambat 31 Desember 2010

    4. Selain hal tersebut di atas Pejabat Pembina Kepegawaian perlu melakukan hal-hal sebagai berikut :

    1. Data Tenaga Honorer yang memenuhi persyaratan sebagaimana kategori I yang disampaikan kepada Kepala BKN setelah tanggal 30 Juni 2006 sampai dengan tanggal dikeluarkan Surat Edaran ini dinyatakan tidak berlaku dan agar diusulkan kembali dengan formulir sebagaimana dimaksud pada lampiran I.
    2. Pelaksanaan pendataan (proses dan hasil) harus dilakukan secara transparan, tidak dipungut biaya, cermat, akurat, tepat dan diumumkan melalui media selama 14 (empat belas hari) kepada publik sehingga tidak menimbulkan permasalahan data tenaga honorer dikemudian hari.
    3. Pejabat yang menandatangani formulir akan dikenai sanksi administrasi maupun pidana, apabila dikemudian hari ternyata data tenaga honorer yang disampaikan tersebut tidak benar dan tidak sah.
    4. Biaya pelaksanaan pendataan tenaga honorer dibebankan pada APBN/APBD di masing-masing instansi pemerintah yang bersangkutan
    5. Apabila sampai tanggal 31 Agustus 2010 formulir pendataan tenaga honorer, daftar nomonatif beserta softcopy (compact disk) dan formulir data belum diterima oleh BKN, maka instansi tersebut dinyatakan tidak memiliki tenaga honorer dan tidak dapat mengusulkan tenaga honorer kembali.
    6. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

    Ditetapkan di Jakarta

    Pada tanggal 28 Juni 2010

    Menteri Negara

    Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

    E. E. Mangindaan

    Tembusan :

    * Presiden Republik Indonesia
    * Wakil Presiden Republik Indonesia

  9. Anonymous
    Juli 25, 2010 pukul 12:18 pm | #9

    point 1 dan 2 di kategori I dan II, makasudnya apa?

  10. abdulloh
    Juli 24, 2010 pukul 5:19 am | #10

    Kemana kami mendapatkan informasi di daerah Kabupaten Tangerangb

Komentar ditutup.
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 28 pengikut lainnya.