Secara hukum, sertifikasi guru didasarkan kepada antara lain beberapa peraturan perundangan. Halaman ini akan menyajikan beberapa peraturan tersebut. Beberapa peraturan lain yang relevan akan disusulkan.
Perundang-undangan:

* UU no 14 th 2005 tentang Guru dan Dosen
* PP no 74 th 2008 tentang Guru
* PP no 41 th 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Profesor.

* Kepmendiknas no 056/P/2007 tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru
* Kepmendiknas no 018/P/2009 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan Bagi Guru SD Lulusan S-1 PGSD Berasrama
* Permendiknas no 36 th 2007 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Guru
* http://psg15.um.ac.id/wp-content/uploads/2009/03/permen-40-th-2007.pdf

=========
Panduan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2010
* Buku 1 – Pedoman Penetapan Peserta Tahun 2010 (Edisi Revisi)
* Format A1 Sertifikasi Guru tahun 2010
* Buku 2 – Petunjuk teknis pelaksanaan sertifikasi
*Buku 3 – Pedoman Penyusunan Portofolio
* Suplemen Buku 3 – Pedoman Penyusunan Portofolio Khusus Guru yang Diangkat Sebagai Pengawas
* Buku 4 – Rambu-rambu Pelaksanaan PLPG